
SUMBAWA – Di tengah polemik pembangunan fasilitas di halaman depan Istana Dalam Loka yang ramai menjadi perbincangan masyarakat, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, memilih menempuh jalan musyawarah. Senin (16/11/2026), Bupati menggelar Musakara Ode atau musyawarah kecil-kecilan bersama sejumlah unsur masyarakat, tokoh adat, pimpinan DPRD, dan perwakilan kelompok yang menyampaikan aspirasi.
Suasananya berlangsung sederhana dan penuh keakraban. Tidak ada meja rapat maupun kursi formal. Semua duduk bersila beralaskan terpal di halaman Istana Dalam Loka, membicarakan langsung persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Musyawarah tersebut dihadiri Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), yakni Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., Ir. H. Iskandar D, Mec.Dev., H. Hasanuddin, S.Pd., Aminuddin, ST., MT., dan Aries Zulkarnain. Hadir pula sejumlah kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang melakukan aksi protes, di antaranya Putra Moyo.
Dalam suasana dialog yang terbuka, Bupati H. Jarot menjelaskan bahwa pembangunan yang tengah berlangsung di kawasan depan Istana Dalam Loka merupakan bagian dari penataan fasilitas pendukung, yakni gedung VIP yang dipersiapkan sebagai ruang tunggu dan ruang transit bagi tamu-tamu kehormatan. Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi toilet untuk menunjang kebutuhan tamu yang berkunjung.
Bupati menegaskan, pembangunan ini tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pembangunan fasilitas toilet. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan program revitalisasi tiga bangunan cagar budaya kebanggaan Sumbawa, yakni Istana Dalam Loka, Istana Bala’ Kuning, dan Istana Bala’ Putih, dengan dukungan anggaran sekitar Rp.70 miliar dari Kementerian Kebudayaan.
“Program ini kita perjuangkan setengah mati. Kita berupaya agar tiga warisan sejarah yang menjadi identitas Tana Samawa ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah pusat. Dalam perjuangan tersebut, kita juga dibantu oleh Bapak Fachri Hamzah sebagai putra daerah Sumbawa,” ungkap Bupati.
Menurutnya, revitalisasi ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin memastikan warisan sejarah Kesultanan Sumbawa tidak hanya tetap berdiri, tetapi juga terawat, tertata, dan mampu menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya yang membanggakan.
Terlebih, pada tahun 2028 mendatang, Kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Karena itu, pembenahan kawasan pusaka dan peninggalan sejarah perlu dipersiapkan sejak sekarang agar Sumbawa benar-benar siap menyambut tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
Bupati juga mengungkapkan bahwa sebelum program revitalisasi berjalan, dirinya telah menghadap Sultan Sumbawa, YM. Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV, untuk menyampaikan rencana pemerintah dalam menyelamatkan dan menata kembali warisan sejarah Kesultanan Sumbawa.
“Alhamdulillah, beliau menyambut baik ikhtiar pemerintah daerah ini. Bahkan, beliau sampai menitikkan air mata karena terharu melihat kepedulian pemerintah terhadap warisan sejarah Tana Samawa. Ini menunjukkan betapa pentingnya upaya kita bersama untuk menjaga peninggalan leluhur,” tuturnya.
Di hadapan peserta musyawarah, Bupati H. Jarot juga berharap agar masyarakat, khususnya teman-teman yang telah menyampaikan protes, dapat menerima penjelasan pemerintah secara utuh. Ia memahami bahwa kepedulian masyarakat terhadap Istana Dalam Loka merupakan hal yang wajar, mengingat bangunan tersebut bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan perjalanan panjang masyarakat Samawa.
Namun, ia mengingatkan agar perbedaan persepsi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang justru merugikan kepentingan bersama.
“Berita penolakan ini sudah sampai ke kementerian. Tentu kita tidak ingin muncul kesan bahwa Sumbawa tidak kondusif dalam menyikapi program pembangunan yang sebenarnya sangat baik ini. Jangan sampai karena persoalan komunikasi dan kesalahpahaman, program besar yang sudah kita perjuangkan justru terganggu atau dihentikan,” harapnya.
Bupati menegaskan bahwa revitalisasi Istana Dalam Loka merupakan pekerjaan menyeluruh yang direncanakan berlanjut hingga tahun 2027. Karena itu, setiap tahapan penataan harus dipahami sebagai bagian dari upaya besar menyelamatkan dan menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut.
Melalui Musakara Ode ini, Bupati ingin memastikan ruang komunikasi tetap terbuka. Pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan masyarakat, terlebih ketika menyangkut warisan budaya yang menjadi milik bersama. Aspirasi masyarakat justru perlu menjadi bahan pertimbangan agar pembangunan berjalan dengan tetap menghormati nilai sejarah, adat, dan karakter kawasan.
Musyawarah sederhana di halaman Dalam Loka itu menjadi pengingat bahwa persoalan daerah tidak selalu harus diselesaikan melalui rapat formal dan ruang-ruang birokrasi. Terkadang, dengan duduk bersila, mendengar satu sama lain, dan membuka ruang dialog, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dicari jalan keluarnya bersama. (PS)
Tidak ada komentar