SUMBAWA – Langkah strategis dalam menghadapi panen raya jagung yang sedang dan akan terjadi di Kabupaten Sumbawa, terus dilakukan pemda setempat.
Terkait hal itu, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dalam konferensi pers di Lantai I kantor bupati, Rabu (16/4), yang juga dihadiri Kapolres Sumbawa, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi SH S.IK., M.AP, Asisten I Lalu Suharmaji ST MT, Kadis Pertanian, Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si, Kadis Kominfotik, Drs Hasanuddin, Anggota DPRD dari Komisi II, Zohran SE dan Sukiman S.Pd.l, Kepala Bulog Sumbawa Zuhri Hanafi dan Kabag Prokopim, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi awal pada tanggal 9 April lalu, bersama pihak terkait di tingkat kabupaten. Adapun hasilnya, perkiraan panen awal tahun 2025 sekita 504,000 ton. Jumlah tersebut kumungkinan bertambah sekitar 650.0000 ton di akhir tahun, mengingat akan ada musim tanam kedua.
Kemudian, quota Bulog mampu menyerap jagung di Sumbawa sebanyak 23.000 ton, dan NTB 78.000 ton. Sementara, gudang terisi dari pembelian 2024, masih tersisa 23.000 ton, dan NTB 78.000 ton. Gudang terisi dari pembelian 2024, masih tersisa 26.000 ton akan segera di lelang.
Untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 5.500 dengan Kadar Air (KA) 14 persen. Sementara harga pembelian di pubrik pakan di Pulau Jawa hanya Rp 5.300. Sehingga, swasta tidak sanggup melakukan pembelian sesual dengan HPP, karena mereka melakukan pembelian mangacu pada harga jual di Jawa yang saat itu hanya Rp 5.300/kg KA 14 persen.
“Selajutnya hari itu juga saya bersurat ke Pak Gubernur, Menter Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, meminta arahan terkait kondisi/permasalahn tersebut,” kata bupati.
Pada tanggal 10 April, pihaknya diminta melakukan zoom meting dengan 21 stakeholder nasional yang berhubungan dengan produsen dan konsumen jagung nasional, termasuk asosiasi pembeli jagung nasional, koperasi petani/peternak, Badang pangan nasional, bulog, pertanian dan lainnya.
Karena pembicaraan dan diskusi cukup alot, masalah tersebut disepakati untuk dibahas langsung di Jakarta tanggal 14 April. Pada pertemuan tersebut, terdapat beberapa kesepahaman diantaranya, para pembeli swasta di Jawa menyepakti terima di Jawa yang sebelumnya Rp 5.300 menjadi RP 5.500 KA 14 persen.
Kemudian, pengusaha swasta akan melakukan pembelian ke NTB dengan mekanisme dan standar harga mengacu harga pabrik di Jawa. Selanjutnya, akan ada tambahan quota untuk Bulog di NTB sedang di bahas saat ini di pusat.
“Akan dilakukan koordinasi dengan seluruh Kapupaten kota se NTB bersama seluruh stakeholder dalam rangka penyerapan hasil panen petani, serta membantu proses pengiriman dipimpin oleh Bapak Gubernur,” tambahnya.
Lebih lanjut Haji Jarot, pada tanggal 15 April kemerin, ia bersama seluruh Kabupaten Kota se NTB mengikuti rapat koordinasi dipimpin oleh Gubenur. Adapun hasil pertemuan tersebut, semuan Bupati se NTB akan melakukan identifikasi potensi gudang yang ada di daerah masing-masing untuk membantu Bulog menyediakan tempat penyimpanan sementa jagung dari petani, kemudian, melakukan koordinasi agar proses pengiriman jagung lancar.
Koordinasi intens antara Bulog dan mitra swata agar proses penyerapan jagung lancar. Petani diminta untuk panen diatas 115 hari. Harga penerimaan Bulog sesuai dengan HPP rp 5.500/kg dengan KA 14%. Hagra penyerapan mitra swasta minimal Rp 4.500/kPg mengacu pada KA. (PS)
