Infrastruktur dan Bansos Masih Jadi Fokus Yamin Abe

SUMBAWA – Seperti yang lainnya anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Hanura Muhammad Yamin, S.E, M.Si, juga menggelar Reses Masa Sidang I tahun 2022.

Reses pertamanya digelar di Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, pada Rabu (9/3). Sementara hari Jum’at (11/3) di pusatkan di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes.

Seperti biasa, reses anggota DPRD merupakan ajang silaturrahmi sekaligus menyerap aspirasi dan masukan dari para konstituen. Dominan aspirasi terkait infrastruktur dan bantuan sosial kemasyarakatan

Di Desa Labuhan Ijuk, sebagai daerah pesisir, warga di sana mengharapkan bantuan peralatan penangkapan ikan. Seperti bagang, jaring dan waring.

”Tahun lalu mereka sudah punya bagang dari sebelumhya tidak ada. Aspirasi tahun depan ke jaring dan waring,” kata Ketua DPC Hanura Sumbawa itu, Jum’at (11/3).

Baca Juga:  Komunitas Motor AMRC Sumbawa Deklarasi Dukung Gus Muhaimin di Pilpres 2024 

Beda halnya dengan aspirasi warga di wilayah kota. Menurutnya, kecenderungan aspirasi warga kota mengarah ke fisik seperti berbaikan jalan lingkungan, di samping bantuan sosial kemasyarakatan lainnya.

Selain itu, Yamin juga menerima aspirasi dalam bidang pendidikan. Yakni bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi warga kurang mampu dan yatim piatu.

Dia bahkan komit menjadikan program tersebut sebagai prioritas. Tidak hanya berlaku di jenjang pendidikan tinggi tapi juga pendidikan dasar dan menengah.

Yamin Abe, sapaan akrabnya, menyadari tidak semua aspirasi warga saat reses dapat diakomodir. Tergantung dari kondisi keuangan daerah. Seperti pengalaman tahun lalu, banyak biaya tak terduga yang dibebankan ke daerah. Seperti biaya pelaksanaan tes PPPK dan CPNS.

Baca Juga:  Dalam Sehari, Ketua DPRD Sumbawa, Salurkan Bantuan di Tiga Kecamatan

Kondisi itu menyebabkan anggaran Pokir DPRD berkurang sehingga banyak aspirasi yang terpaksa dipangkas.

”Setiap reses kami selalu sampaikan, kami juga selalu mempertimbangkan posisi keuangan darerah. Seperti tahun lalu tiba-tiba daerah dibebankan biaya PPPK, CPNS. Itu cukup menyedot anggaran daerah. Sehingga beberapa asipirasi terpaksa dipangkas,” ucapnya. (PS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *