Banyak yang Lowong, Jabatan KUPT Segera Terisi

SUMBAWA – Sejumlah jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Sumbawa, lowong. Termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sejak berdiri tahun 2020 lalu, jabatan KUPT dijabat Pelaksana tugas (Plt) yang diambil dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa.

Kebijakan Plt terbatas. Sisi lain, peran UPTD PPA sangat penting dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Terlebih, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat. Hingga periode Januari – Oktober 2021, PPA Polres Sumbawa mencatat 56 kasus. Persetubuhan anak tertinggi 18 kasus terlapor. Pencabulan 4 kasus terlapor.

Baca Juga:  Optimalkan PAD Sektor Pajak, Bupati Sumbawa Dorong Penerapan Digitalisasi 

Kemudian pemerkosaan (Dewasa) 2 kasus, pencabulan (Dewasa) 3 kasus. Perzinahan 2 kasus, prostitusi 1 kasus. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 13 kasus. Penganiayaan anak sebanyak 13 kasus.

Kekosongan jabatan Kepala UPTD PPA dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos.

Kekosongan itu rupanya tidak hanya terjadi di UPTD PPA. Tapi juga disejumlah UPTD lain. Seperti UPT KB, UPT pengamat jalan dan pengairan, UPT Museum. UPT Balai Benih, UPT Prokeswan, UPT Pusat Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan UPT Loka Latihan Kerja.

”Ada yang Plt, ada yang kosong. Termasuk UPT di kecamatan-kecamatan juga masih banyak yang kosong,” ungkap Tata Kostara, saat ditemui belum lama ini.

Kekosongan jabatan KUPT akan menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah akan berupaya agar jabatan kepala sejumlah UPTD dapat terisi tahun ini. ”Itu bakal jadi analisa kita. Sedang kita godok untuk pengisian. Mudah-mudahan tahun ini bisa terisi,” katanya.

Baca Juga:  Pembentukan Pansel Masih Tunggu Izin KASN

Diakui, keberadaan UPTD sangatlah strategis. Sehingga dibutuh orang-orang berkompeten yang menjabat sebagai Kepala UPT. ”Keberadaannya cukup strategis. Dibentuk karena ada kepentingan. Karena ada tugas yang harus diemban. Karena ada tugas khusus,” pungkasnya. (PS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *