SUMBAWA – Dari total 157 desa yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan Februari ini baru sekitar 23 desa yang memenuhi syarat untuk proses penyaluran anggaran dana desa.
“Yang sudah memasukkan APBDes nya itu ada sekitar 33 desa. Tapi yang memenuhi syarat untuk penyaluran dana desanya baru 23. Segera kami koordinasikan dengan KPPN untuk proses pencairan anggarannya,” kata Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Hendra Irawan, ST, Jum’at, 20 Januari 2026.
Pemerintah ujar Hendra, juga sudah bersurat melalui kecamatan selaku koordinator desa, supaya mendorong desa mempercepat penetapan APBDes. Itu dianggap sangat penting, karena jika penetapan APBDes nya molor, maka para perangkat desa termasuk kades tidak bisa menerima gaji.
“Secara resmi kami sudah bersurat ke kecamatan untuk meminta desa mempercepat penetapan APBDes nya,” ucapnya.
Lebih lanjut Hendra menegaskan, hingga bulan Februari ini belum ada satupun desa yang sudah mencairkan anggaran dana desa. Karena untuk proses administrasinya masih ada yang belum lengkap. Bahkan 23 desa yang sudah memenuhi syarat juga belum mencairkan anggarannya.
“Mskipun waktunya penetapan APBDes ini sudah kami anggap telat, tetapi kami berharap segera tuntas karena akan sangat mengganggu pelaksanaan program di Desa,” ujarnya.
Dikatakannya, lambatnya penyusunan APBDes di masing-masing desa lantaran proses pembahasannya bersama dengan BPD yang cukup alot. Apalagi anggaran dana desa untuk tahun ini terpangkas hingga 11,89 persen termasuk didalamnya Rp 80 miliar untuk KDMP dari tahun sebelumnya di angka Rp 153 miliar.
“Syarat penyaluran anggaran tersebut harus ada SK evaluasi dari kecamatan termasuk penetapan APBDesnya. Maka kami minta desa segera melakukan penetapan,” imbuhnya.
Selain bersurat untuk percepatan, pihaknya juga dalam waktu dekat akan segera memanggil para kepala desa. Hal itu dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah ini dengan harapan desa bisa segera menetapkan APBDes.
“Kita akan panggil kembali semua Kades agar mempercepat proses penyusunan APBDesnya. Karena kita juga khawatir jika tetap molof seperti ini, program yang ada di masing-masing desa juga akan terhambat,” tandasnya. (PS)
Pos Terkait
Pos Terbaru
Aktual
Tidak ada komentar