SUMBAWA – Penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai sangat penting.
Karena itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sumbawa, I Gusti Ngurah Ary Mayanugraha mengajak insan pers, untuk turut serta mendukung keberhasilan program ini melalui penyampaian informasi yang benar dan berimbang. “Kami menyadari bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, siapa pun bisa berkontribusi menyampaikan informasi. Namun demikian, BPJS Kesehatan tetap menjadi pihak yang mengontrol dan memastikan informasi yang disampaikan sesuai fakta dan mendukung pelaksanaan program JKN,” ujar Gusti Ngurah Ary dalam kegiatan Media Gathering bersama wartawan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (4/6/25).
Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan media menjadi sangat strategis. Terlebih lagi, saat ini program JKN tengah menjadi sorotan masyarakat, baik dari sisi manfaat maupun tantangan yang dihadapi.
“BPJS Kesehatan sedang banyak disoroti. Untuk itu peran media dalam menyampaikan informasi yang dikonfirmasi dan diklarifikasi dengan baik akan sangat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Ary juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sumbawa dalam program JKN melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai hampir 99%. Namun, ia menyoroti bahwa dari angka tersebut masih ada sekitar 23% yang belum memanfaatkan program secara optimal karena terkendala status kepesertaan yang belum aktif atau pemahaman yang kurang.
“Ini jadi perhatian kami. Meskipun mereka sudah tercatat sebagai peserta PBI, ada yang belum bisa menggunakan layanan karena belum memahami prosedur atau belum memiliki identitas yang sesuai. Di sinilah pentingnya edukasi dan penyebaran informasi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan siap memberikan klarifikasi maupun penjelasan terkait semua aspek pelaksanaan JKN, dan berharap media dapat menjadi jembatan informasi yang solutif bagi masyarakat.
“Jadi jangan ragu, kami terbuka. Kami siap memberi informasi yang paling relevan agar manfaat JKN bisa dirasakan lebih luas dan optimal oleh para peserta,” ujarnya.
Sementara Kadis Kominfotik Sumbawa melalui Kabid PIKP, Muhammad Jufri S.Sos., M.Si yang juga mengisi acara itu menyampaikan peran Kominfotik dan media dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dikatakannya, media dan diskominfotik menjadi mitra utama dalam menyampaikan informasi publik.
Dengan digelarnya kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, dan membangun strategi komunikasi yang lebih efektif. “Kami memiliki mandat strategis dalam penyebaran informasi dan edukasi publik, termasuk soal JKN,” imbuhnya.
Diakui Jufri, cakupan JKN saat ini sangat luas, lebih dari 90% penduduk telah menjadi peserta. Ini tentu pencapaian besar, namun tidak lepas dari tantangan komunikasi publik. Diskominfotik memiliki peran mendukung agar informasi mengenai layanan JKN bisa sampai ke semua lapisan masyarakat terutama di daerah-daerah yang akses informasinya masih terbatas.
Kendati demikian, diakui Jufri, banyak tantangan yang dihadapi BPJS. Yaitu masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur layanan. Hoaks dan misinformasi sangat cepat menyebar, terutama di media sosial. Selain itu ketimpangan informasi juga turut memengaruhi persepsi publik terhadap pelayanan.
“Diskominfotik dan media massa hadir untuk mengisi celah ini dengan konten edukatif, faktual, dan inklusif,” tambahnya.
Diskominfotik sambung Jufri, menyediakan akses terhadap informasi publik yang luas melalui kanal resmi baik website, media sosial, radio daerah, hingga media cetak lokal. Pihaknya juga memfasilitasi kampanye publik edukatif, bekerja sama dengan BPJS, Dinkes, dan media. Kemudian aktif memonitor dinamika informasi digital, menangkal hoaks dengan pendekatan literasi digital dan tanggapan cepat.
“Diskominfotiksandi dan media adalah simpul penghubung antara pemerintah pusat, OPD terkait, dan masyarakat. Karena itu sangat penting adanya kemitraan yang erat dan sinergis antara BPJS, Dinkes, media,” tutupnya. (PS)
